Polres Kudus Kawal Dan Amankan Aksi KMKB

Tribratanews.kudus.jateng.polri.go.id – Kepolisian Resor Kudus kembali mengamankan jalannya aksi damai yang dilakukan oleh Korsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB) di depan Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (10/10/2018) pukul 08.30 WIB.

Aksi yang dilakukan sekitar 100 orang yang terdiri dari pegawai honorer K2 menuntut diangkatnya pegawai honorer K2 Kudus menjadi CPNS tanpa syarat.

Sururi Mujib sebagai koordinasi lapangan (korlap) meminta pemerintah RI melalui MenPAN-RB dan BKN RI tidak memberi formasi CPNS jalur umum kepada Kudus, sebelum honorer K2 diangkat menjadi CPNS.

“Melalui permen MenPAN-RB No 36 dan 37 tahun 2018 proses penerimaan CPNS harus dihentikan sebelum kami pegawai honorer K2 diangkat menjadi CPNS,” katanya saat orasi di depan Pendopo Kabupaten Kudus.

Pihaknya juga meminta untuk merevisi dengan segera UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara yang tidak menguntungkan nasib tenaga honorer K2 dengan adanya batasan usia 35 tahun. “Buat kami PNS harga mati, jangan biarkan harapan kami sirna begitu saja yang telah mengabdi belasan tahun. Jangan biarkan kami kecewa sehingga tidak memakai hak kami (Golput) di Pilpres 2019,” tutupnya.

Selanjutnya peserta aksi menemui Bupati Kudus Ir. H Tamzil, Sekda Kudus, dan BKPP Kudus untuk audensi di Pendopo Kabupaten Kudus.

“Saya akan mengkomunikasikan permasalahan pegawai honorer K2 Kudus dengan Menpan RB, sehingga tidak perlu pengerahan massa kesana,” Ujar Bupati Kudus Ir. H Tamzil.

Lanjutnya, pihaknya juga akan memperjuangkan nasib pegawai honorer K2 untuk menjadi PNS.

Sementara Kabag Ops Polres Kudus Kompol Sundoyo SH,MH dalam pengamanan aksi damai yang digelar KMKB, pihaknya menerjunkan puluhan gabungan personel.

“Kita terjunkan 90 personel gabungan dalam pengamanan terbuka dan tertutup serta pengawalan peserta aksi damai,” Ucapnya.

Selesai berorasi dan audensi di Pendopo Kabupaten Kudus, peserta aksi damai selanjutnya menuju ke DPRD Kabupaten Kudus untuk menemui Ketua DPR dan meminta tanda tangan pengajuan pegawai honorer K2 untuk dikirim ke Presiden.