Bersama BPIP di UMK : “Radikalisme, Kenali Dan Antisipasi”

KUDUS – Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus telah menyelenggarakan Seminar Nasional di Ruang Seminar Gedung J Komplek Kampus UMK Kudus dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Pada Generasi Milenial”. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd selaku Wakil Ketua BPIP, (16/09/2020).

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Kaprodi MIH UMK dan juga Ketua Panitia Penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan ini secara fisik hanya diikuti sekitar 60 orang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, FKUB, mahasiswa S1 maupun S2 Fakultas Hukum UMK dan secara daring diikuti oleh Guru Pengampu Pendidikan Pancasila di Wilayah Exs Karisidenan Pati.

IPDA Subkhan, S.H., M.H yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Unit Keamanan Khusus Satintelkam Polres Kudus dan diundang sebagai Penulis Buku Menutup Celah Penyebaran Ideologi Teroris (MENCEPIT) menyampaikan materi berjudul “Penanganan Penyebaran Paham Radikal Dengan Metode Non Penal di Kabupaten Kudus”.

“Berdasar teori hukum pidana, disebutkan bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada manusianya, dan unsur objektif yaitu unsur yang melekat pada perbuatannya. Terkait tindak pidana terorisme maka ideologi radikal teroris itu adalah sebabnya dan aksi terorisme itu adalah akibatnya. Selama ini, dalam penanganan tindak pidana terorisme, regulasi yang ada cenderung fokus pada penindakan dan terkesan mengabaikan penyebabnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan hukum yang diambil dalam bentuk regulasi yaitu UU No. 3 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 Tahun 2019 serta SKB 11 Menteri yang seluruhnya adalah kata kerja” kata IPDA Subkhan mengawali materinya.

“Untuk sampai pada tahap sebagai pelaku terorisme, maka seseorang akan mengalami beberapa tahap diantaranya yaitu; terpapar yang ditandai dengan membenarkan propaganda paham radikal, kemudian berubah menjadi simpatisan yang ditandai dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas radikal, selanjutnya berubah menjadi radikal karena sudah menerima doktrin-doktrin, ketika sudah berpaham radikal maka pikiran dan sikap perilakunya akan menjadi fanatik, intoleran, eksklusif dan revolusioner. Dan ketika sudah berani melakukan aksi nyata maka itulah yang disebut teror. Sehingga untuk menanggulangi tidak pidana terorisme tidak boleh hanya fokus pada satu titik yaitu perbuatannya saja” jelasnya.

IPDA Subkhan menambahkan :”Mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka penanggulangan tindak pidana terorisme bukan hanya milik aparat keamanan saja, namun semua lapisan masyarakat khususnya tokoh agama mengingat pelaku terorisme berlindung menggunakan ajaran agama yang dipahami secara sepotong-sepotong dan dipahami secara tekstual. Penanggulangan tindak pidana terorisme bukanlah perang terhadap agama, melainkan perang terhadap kejahatan yang merusak bumi. Masyarakat yang membantu aparat negara juga bukan sedang memerangi agama, tetapi sedang membantu mewujudkan ketentraman bumi sebagaimana ajaran agama yang rahmatan lilalamin. Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme memiliki aspek penting bila dilihat dari sisi kemanusiaan, karena sama halnya dengan mencegah jatuhnya korban akibat aksi teror.”

Ditempat yang sama Prof. Muslim Abdul Kadir, M.Ag selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa saat ini di Kab. Kudus sudah tidak dalam kapasitas menanamkan nilai–nilai Pancasila, karena di Kab. Kudus sudah mengamalkan nilai-nilai tersebut sejak dulu, indikatornya adalah budaya toleransi yang diwariskan oleh Sunan Kudus dan adanya beberapa kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat.

Beberapa pejabat dari BPIP yang hadir diantaranya Surahno, S.H., M.Hum – Kepala Biro Hukum, M. Akbar Hadi Prabowo, S.H., M.H – Direktur Sosialisasi BPIP, dan Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum – Plt. Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP secara bergantian menyampaikan materi tugas pokok dan beberapa dinamika permasalahan yang terkait di BPIP termasuk RUU HIP yang sebenarnya BPIP sendiri tidak ada sangkut pautnya, karena yang jadi permasalahan bukan ideologinya namun bentuk Badan BPIP itu sendiri yang sampai saat ini hanya ada ditingkat pusat.

Dr. M. Adnan, MA BPIP selaku Ketua Penanganan Radikalisme dan Intoleransi UNDIP, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemahaman agama yang sempit dan hanya berdasar tektual saja akan cenderung menghakimi dan bersifat intoleransi, selain itu pembenaran atas perilaku menyimpang dengan dibalut ajaran agama pada prinsipnya justru merusak agama itu sendiri.
Kegiatan seminar tersebut berjalan dengan lancar sertan diakhiri dengan tanya jawab yang interaktif dan berakhir pada pukul 13.15 WIB.